Standar kepatuhan OJK, kode etik AAJI, dan regulasi perlindungan konsumen.
Aspek legal pendirian Kantor Pemasaran Mandiri (KPM / Agency Office), hubungan kemitraan agency agreement dengan kantor pusat, pengelolaan royalti overriding, dan kepatuhan pajak badan.
Ketentuan OJK agar seluruh klausul polis ditulis dalam bahasa Indonesia yang lugas, ukuran huruf minimum yang terbaca jelas, dan penegasan bahwa klausul multitafsir menguntungkan konsumen.
Prosedur identifikasi calon nasabah (e-KYC & CDD), pemantauan profil transaksi bernominal besar, dan kepatuhan regulasi PPATK untuk mencegah kejahatan keuangan.
Mengapa seseorang hanya boleh mengasuransikan pihak yang memiliki hubungan ekonomi atau darah langsung (keluarga inti/rekan bisnis), serta implikasi batal demi hukum jika dilanggar.
Kewajiban hukum agen dan kantor agensi mandiri melindungi rekam medis nasabah, larangan pembagian data tanpa consent, dan ancaman sanksi pidana/denda UU PDP.
Tata cara mengajukan sengketa penolakan klaim ke LAPS SJK, prinsip putusan yang berkekuatan mengikat (final and binding), dan batas nilai gugatan konsumen.
Cara kerja Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjamin polis asuransi jiwa: kriteria perusahaan sehat, batas plafon penjaminan, dan peningkatan kepercayaan publik.
Penguatan peran pengawasan terintegrasi OJK, perluasan pertanggungjawaban hukum pengurus perusahaan asuransi, dan penegakan kepatuhan standar profesional agen di lapangan.
Kewajiban pelaku usaha jasa keuangan asuransi menjamin perlakuan adil, keterbukaan informasi produk, larangan klausul baku yang merugikan, dan penegakan market conduct.
